DPRD Kaltim

Hamas Dorong Kaltim Bersama Hadapi Tekanan Anggaran

Samarinda – Tekanan anggaran yang terus meningkat membuat DPRD Kalimantan Timur menekankan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi untuk menjaga jalannya pembangunan dan pelayanan publik.

 

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud (Hamas), menyebut pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan serius bagi daerah penghasil seperti Kaltim.

 

“Pemangkasan DBH ini kan seluruh Indonesia, bukan hanya Kaltim,” ujar Hamas, menegaskan bahwa situasi ini bukan persoalan lokal semata, Rabu (26/11/2025).

 

Hamas menambahkan, pemerintah daerah telah aktif melakukan advokasi, termasuk melalui komunikasi dengan Gubernur Kaltim dan Komisi II DPR RI.

 

“Ada lah pasti. Kita udah berupaya lah. Melalui Pak Gubernur, ya kita juga hadir. Sampai ke komisi ya, Komisi 2 DPR RI,” jelasnya.

 

Meski upaya ini terus dilakukan, Hamas mengakui pemangkasan tetap signifikan. “Tapi saya lihat pemengkasannya tetap besar, hampir 70 persen ke atas,” katanya.

 

Ia juga menyoroti peran strategis Gubernur Kaltim sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia untuk memperjuangkan pemotongan DBH yang lebih adil.

 

Dalam kondisi fiskal terbatas, Hamas menekankan perlunya pemanfaatan aset daerah dan peningkatan PAD sebagai langkah alternatif mendukung pembangunan.

 

Ia menegaskan bahwa kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

 

“Daerah penghasil seperti Kaltim seharusnya tidak mendapat pemangkasan sebesar itu. Perjuangan kita tidak hanya soal menyampaikan aspirasi, tapi harus benar-benar berdampak pada kebijakan fiskal nasional,” pungkas Hamas.(Adv/DprdKaltim)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *