DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Dorong Penanganan Cepat Kasus Perundungan di Lembaga Keagamaan

 

Samarinda – Maraknya kasus perundungan dan pelecehan di lembaga pendidikan berbasis keagamaan kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Kasus ini dianggap mengkhawatirkan karena terjadi di tempat yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk pembinaan moral dan pendidikan anak.

 

Agusriansyah Ridwan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menegaskan bahwa segala bentuk bullying dan pelecehan tidak bisa diterima.

 

“Apapun bentuknya perundungan, pelecehan seksual, bullying, semua itu tidak bisa diterima baik dari sudut pandang hukum, sosiologis, maupun filosofis. Ini tindakan yang sangat tidak diperbolehkan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

 

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera bertindak. Lembaga di bawah Pemprov wajib mendapat penanganan cepat, sedangkan lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama memerlukan koordinasi intens agar tidak ada saling lempar tanggung jawab.

 

“Kalau pondok pesantren itu berada di bawah Pemprov, harus ada tindakan cepat. Namun kalau di bawah Kementerian Agama, ya harus kementerian yang turun. Kita sangat prihatin,” tegas Agus.

 

Agus menambahkan, kasus seperti ini berdampak pada generasi muda yang dipersiapkan sebagai bagian dari generasi emas Indonesia 2045. Jika tidak ditangani, anak-anak berisiko mengalami trauma jangka panjang dan kualitas belajar menurun.

 

“Kita sedang menyongsong bonus demografi. Kasus seperti ini sangat miris dan menyedihkan. Ini persoalan serius dan semua stakeholder harus mengambil langkah konkret untuk memitigasinya,” ujarnya.

 

Selain itu, Agus menyoroti pentingnya pengawasan internal lembaga keagamaan. Banyak lembaga masih tertutup sehingga laporan korban sering tidak ditindaklanjuti.

 

Pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan menyeluruh terhadap lembaga keagamaan, memastikan keamanan, kurikulum pengasuhan, dan tenaga pendidik yang kompeten serta memiliki rekam jejak jelas.

 

“Lembaga pendidikan, apalagi berbasis agama, harus menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Jangan sampai ada lagi kasus yang muncul baru ditangani. Pencegahan harus lebih kuat,” kata Agus.

 

Ia menekankan bahwa perlindungan anak membutuhkan kolaborasi semua pihak: pemerintah, kementerian, aparat hukum, dan keluarga.

 

“Semua punya peran. Pemerintah daerah, kementerian, aparat hukum, sampai orang tua harus bergerak bersama,” tegasnya.

 

Agus menutup dengan mengingatkan pentingnya evaluasi sistemik agar lembaga keagamaan di Kaltim lebih aman dan transparan.

 

“Kita butuh perbaikan menyeluruh. Jangan menunggu masalah muncul baru bergerak,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *