AdvetorialDPRD Kutai Timur

Akses Wisata Memburuk, Sekretaris Komisi D DPRD Kutim Desak Pemda Prioritaskan Infrastruktur MYC

Kutai Timur — Sekretaris Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Dapil V, H. Sabaruddin, mendesak Pemerintah Daerah untuk memasukkan secara tegas pembangunan akses menuju destinasi wisata ke dalam program Multiyears Contract (MYC).

Ia menilai potensi pariwisata Kutim—baik pesisir maupun pedalaman—terancam mati suri akibat buruknya infrastruktur jalan yang tak kunjung dibenahi.

Sabaruddin menegaskan, banyak objek wisata Kutim memiliki daya tarik besar, mulai dari Pulau Miang, kawasan Jepu-Jepu, hingga gugusan gunung karst di pedalaman.

Namun, seluruh potensi itu terhambat lantaran akses jalan yang rusak parah sehingga upaya pengembangan dan promosi menjadi stagnan.

“Yang kita butuhkan itu jalan beton yang layak. Wisatawan sering mengeluh lelah karena kondisi jalan, bukan karena jauhnya perjalanan. Potensi pesisir Kutim jangan terhambat jalan rusak,” tegasnya.

Politisi Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) tersebut tidak hanya menuntut alokasi anggaran, tetapi juga menyoroti kinerja dinas terkait.

Ia mempertanyakan manfaat nyata dari berbagai studi banding yang dilakukan Dinas Pariwisata ke daerah-daerah maju.

Menurutnya, studi banding seharusnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, bukan berhenti pada laporan kegiatan. Ia menilai sudah saatnya Dispar menunjukkan hasil konkret.

“Pariwisata punya target PAD sendiri. Kita harus mulai melihat hasil nyata, bukan sekadar menambah daftar kunjungan kerja,” ujarnya, menekankan pentingnya akuntabilitas.

Sabaruddin menambahkan, pembangunan akses pariwisata harus merata ke seluruh wilayah Kutim, dari pesisir hingga pedalaman.

Ia menilai peningkatan jalan akan memicu pergerakan ekonomi secara cepat—mulai dari UMKM, transportasi wisata, hingga sektor usaha lokal lainnya.

Dorongan agar akses wisata masuk dalam prioritas MYC juga selaras dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim periode 2025–2030, yang menempatkan pariwisata dan UMKM sebagai bagian dari 50 program strategis daerah.

“Kalau ingin dampaknya besar dan berkelanjutan, infrastruktur menuju destinasi wisata harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *