Kutai Timur — Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi PKS, H. Aidil Fitri, menegaskan pentingnya komitmen perusahaan terhadap aturan pajak daerah dengan menuntut seluruh perusahaan di Kutim segera mengganti plat kendaraan operasional mereka dari luar daerah menjadi plat KT.
Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab nyata terhadap daerah tempat mereka beroperasi.
Desakan tersebut disampaikan Aidil saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang digelar bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, belum lama ini.
“Dengan berlakunya Perda ini, kita harapkan perusahaan-perusahaan segera mengubah kendaraan mereka menjadi plat KT. Jangan hanya mendukung di wacana, tapi harus benar-benar direalisasikan. Ini kewajiban nyata bagi perusahaan yang mengambil sumber daya dari Kutim,” tegas Aidil.
Menurutnya, praktik penggunaan plat luar daerah oleh perusahaan selama ini menjadi salah satu penyebab kebocoran pendapatan daerah.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Penghasilan (PPH) dari kendaraan operasional justru masuk ke daerah lain, bukan ke kas Kutim yang semestinya berhak.
“Selama ini banyak kendaraan perusahaan masih berplat luar daerah. Akibatnya, pajak kendaraan dan PPH yang seharusnya masuk ke Kutai Timur malah mengalir ke daerah lain. Kalau kendaraan sudah berplat KT, otomatis pajak itu masuk ke daerah kita,” jelasnya.
Aidil menilai penegakan aturan ini sangat penting untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD, katanya, akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutim.
“Perusahaan harus menunjukkan kontribusi nyata kepada daerah ini, bukan hanya mengambil manfaat dari sumber daya yang ada. Kalau semua taat, Kutim bisa tumbuh lebih cepat dan mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.ADV
