AdvertorialKominfo Kutai Timur

Kutim Gerak Cepat Lindungi Korban Kekerasan, Atasi Mandeknya Biaya Darurat dengan Revisi Regulasi dan Skema Talangan

Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan sikap tegas dalam memperbaiki layanan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/A).

Melalui rapat koordinasi lintas sektor pada Senin di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim menetapkan langkah-langkah cepat untuk memastikan tidak ada korban yang tertunda penanganannya hanya karena persoalan biaya atau kekakuan regulasi.

Rakor tersebut mempertemukan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga, serta perwakilan Bappeda untuk merumuskan solusi permanen terhadap masalah pendanaan darurat yang selama ini menjadi hambatan terbesar.

Pertemuan itu menjadi titik balik setelah beberapa kasus kekerasan tidak dapat ditalangi melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), termasuk satu kasus yang menelan biaya perawatan hingga Rp 88 juta.

Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor yang muncul dan menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk menanggung penanganan korban.

“Masalah anggaran yang nyaris nol untuk penanganan kasus di dinas kami di tahun 2026 adalah tantangan yang harus kami hadapi bersama. Namun, komitmen pimpinan daerah sangat jelas, yaitu perlindungan korban adalah prioritas, tidak boleh ada penundaan pelayanan hanya karena masalah biaya,” ujar Idham pada paparannya.

Idham memastikan perencanaan anggaran ke depan disusun berdasarkan data dan fakta kasus di lapangan, bukan hanya teori, agar intervensi anggaran lebih terarah dan tidak meleset dari kebutuhan.

Direktur RSUD Kudungga, Muhammad Yusuf, mengungkapkan hambatan terbesar selama ini adalah ketiadaan dasar hukum untuk menalangi biaya darurat bagi korban kekerasan. Sistem jaminan kesehatan nasional tidak menanggung layanan khusus seperti pemulihan trauma dan perawatan intensif akibat kekerasan.

Di sisi lain, perwakilan Bappeda memberi kabar baik bahwa revisi Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Kesehatan di Luar JKN sedang dipercepat. Revisi ini akan menjadi payung hukum permanen yang mengatur alokasi pendanaan untuk korban KTP/A, termasuk mekanisme pembayaran piutang RSUD.

“Kami akan segera mengakselerasi revisi Perbup tersebut. Regulasi baru akan mencantumkan secara spesifik pendanaan bagi korban KTP/A agar RSUD punya dasar hukum untuk menalangi biaya darurat,” jelas perwakilan Bappeda.

Bappeda juga memastikan bahwa usulan penguatan alokasi anggaran tahun 2026 sudah diajukan. Meskipun berada dalam tekanan fiskal, pemerintah daerah ingin memastikan sektor perlindungan perempuan dan anak tetap mendapat dukungan signifikan.

Sambil menunggu regulasi selesai, Pemkab Kutim menginstruksikan percepatan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai jaring pengaman sementara. Skema talangan ini diharapkan mampu menutup pembiayaan darurat sehingga korban bisa langsung mendapatkan perawatan.

Dengan langkah-langkah ini, Kutim menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan bukan sekadar komitmen moral, tetapi prioritas nyata yang didukung kebijakan struktural.

Pemkab Kutim ingin memastikan bahwa setiap korban memiliki akses cepat ke layanan, tanpa terhalang birokrasi maupun ketiadaan anggaran. (ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *