Samarinda — Penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai keputusan tersebut memberikan tekanan besar pada upaya peningkatan layanan dan pembangunan di daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai munculnya suara keberatan dari masyarakat adalah indikator bahwa partisipasi publik berjalan sehat. Ia menjelaskan bahwa aspirasi warga sejalan dengan langkah Pemprov Kaltim yang sebelumnya telah mengemukakan penolakan kepada pemerintah pusat.
“Gubernur sudah bertemu dengan Pak Menteri untuk menyampaikan keberatan itu, dan sekarang masyarakat ikut menyuarakan hal yang sama. Ini hal yang positif,” ungkapnya, Senin (24/11/2025).
Firnadi menambahkan bahwa dukungan masyarakat menjadi penting karena kebijakan pemotongan TKD tidak hanya menyangkut administrasi anggaran, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap sektor pembangunan.
“Saya kira DPR juga menyampaikan hal yang sama, bahwa dukungan masyarakat penting untuk menunjukkan bahwa persoalan ini nyata dan berdampak luas,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa pemotongan anggaran yang mencapai sekitar Rp 6 triliun akan berimbas pada banyak program daerah. Kaltim, yang selama ini mengandalkan pembiayaan besar sekitar Rp 20–21 triliun berisiko mengalami penundaan kegiatan pembangunan yang sudah dinantikan masyarakat.
“Akibat pengurangan ini akan ada banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, padahal masyarakat sudah menunggu,” jelas Firnadi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk lebih mencermati kebutuhan daerah sebelum mengambil kebijakan penghematan yang terlalu ketat. Firnadi menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam penyampaian aspirasi seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi kebijakan.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu aspirasi publik harus terus disampaikan,” pungkasnya.(Adv/DprdKaltim)
