Samarinda – Kekhawatiran atas rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat terus mengemuka di Kalimantan Timur. Pasalnya, pengurangan yang cukup besar dinilai dapat mengganggu banyak program pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa dampak pemangkasan anggaran tersebut akan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa belanja pembangunan di Kaltim selama lima tahun terakhir stabil pada kisaran Rp20–21 triliun, sehingga penurunan sekitar Rp6 triliun akan sangat terasa.
“Akan ada kegiatan yang tertunda bahkan dibatalkan. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Firnadi menyebut, berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah terancam melambat. Ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran justru berpotensi menghambat percepatan pembangunan, terlebih di tengah momentum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kita sedang dalam fase percepatan pembangunan, apalagi dengan adanya IKN. Pengurangan ini jelas akan memperlambat semuanya,” katanya.
Ia juga mengapresiasi sikap masyarakat yang ikut mengirimkan aspirasi terkait kebijakan tersebut. Menurut Firnadi, partisipasi publik memperkuat posisi pemerintah daerah dan DPRD saat menyuarakan peninjauan kembali kebijakan ini di tingkat pusat.
“Masyarakat ikut bergerak, dan itu positif. Artinya, mereka juga memahami dampak jangka panjang dari pengurangan dana ini,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengimbau masyarakat agar tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, sehingga proses advokasi tidak terhambat. Firnadi menilai bahwa penyampaian aspirasi yang teratur akan lebih efektif dalam mendorong perubahan kebijakan.
“Kita butuh kekuatan kolektif, tetapi harus dilakukan secara bermartabat. Itu akan memperbesar peluang perubahan,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)
