Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terus memperkuat sistem perlindungan bagi anak dengan mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak Desa di seluruh kecamatan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan yang sering terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga dan komunitas sekitar.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menjelaskan bahwa selama ini masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terlambat diketahui atau bahkan tidak tercatat secara resmi. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya informasi di masyarakat mengenai jalur pelaporan yang benar ketika sebuah peristiwa terjadi.
“Di beberapa desa, kasus baru diketahui setelah keadaan sudah berat. Satgas desa akan mempercepat informasi dan memastikan korban tidak menunggu terlalu lama untuk mendapat pertolongan,” ujar Idham saat diwawancarai.
Menurutnya, Satgas Perlindungan Anak Desa akan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan awal kasus kekerasan di tingkat akar rumput. Keanggotaannya bersifat inklusif, melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari aparat desa, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan pemuda. Hal ini bertujuan agar fungsi pengawasan dan pendampingan dapat berjalan lebih menyeluruh serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Setiap anggota Satgas nantinya akan dibekali pelatihan dasar terkait deteksi dini tanda-tanda kekerasan, prosedur pelaporan yang tepat, serta teknik pendampingan awal sebelum korban dirujuk ke instansi dan layanan resmi yang berwenang. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan tidak ada lagi korban yang dibiarkan berjuang sendirian tanpa pendampingan pada tahap awal kejadian.
Idham menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini bukan semata-mata upaya administratif, melainkan bagian dari penguatan jaringan perlindungan berbasis komunitas. Ia menyadari bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani permasalahan yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Tidak ada perlindungan yang efektif tanpa keterlibatan warga. Desa adalah garda paling depan,” ujarnya.
Program pembentukan Satgas Perlindungan Anak Desa direncanakan berjalan secara bertahap sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Tahap awal akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan sosial lebih tinggi, baik berdasarkan data maupun laporan masyarakat.
Dengan hadirnya Satgas di tingkat desa, DPPPA berharap waktu respon terhadap kasus kekerasan dapat dipangkas secara signifikan. Selain itu, keberadaan tim ini juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa aman yang lebih kuat bagi perempuan dan anak, sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. (ADV)
![]()












