AdvertorialDPRD Kutai Timur

Perusahaan Sawit Diduga Alihkan Plasma ke Kawasan Hutan, DPRD Kutim Minta Ganti Rugi untuk Warga

Kutai Timur — Dugaan praktik curang perusahaan sawit kembali mencuat setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menemukan ribuan hektare kebun plasma yang ternyata dibangun di kawasan hutan.

Dampaknya, lahan yang selama ini menjadi sumber penghasilan warga justru ikut disita dalam penertiban.

Kondisi ini memicu keprihatinan DPRD Kutai Timur (Kutim). Anggota Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman, menilai temuan tersebut mengindikasikan adanya upaya perusahaan mengalihkan kewajiban plasma dengan memanfaatkan wilayah terlarang.

Faizal menjelaskan, kewajiban penyediaan kebun plasma sebenarnya sudah sangat jelas dalam aturan. Perusahaan diwajibkan menyediakan minimal 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU) untuk masyarakat.

“Ketentuan ini bahkan dipertegas melalui regulasi turunan UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga mulai mendorong kenaikan porsi plasma menjadi 30 persen pada proses pembaruan HGU.

Namun alih-alih menyediakan lahan dari area inti, sejumlah perusahaan diduga memilih membangun plasma di kawasan hutan.

Praktik ini dinilai merugikan masyarakat. Saat Satgas PKH melakukan penyegelan kawasan hutan, kebun plasma warga otomatis tersapu, sementara lahan inti perusahaan tetap aman.

“Ini perusahaan banyak nakal. Lahan intinya tidak mau diganggu. Jadi dibuatlah plasma di kawasan hutan. Sekarang ketahuan, masyarakat yang jadi korban,” ujar Faizal.

Setidaknya 3.000 hektare kebun plasma dari beberapa perusahaan telah diamankan Satgas karena tidak sesuai aturan.

Is menilai penyitaan ini justru memperlihatkan bagaimana perusahaan menghindari kewajiban dengan mengorbankan hak warga.

Faizal menegaskan, pemerintah harus menelusuri perusahaan mana saja yang membangun plasma di luar area inti dan mengambil tindakan tegas.

“Masyarakat tidak boleh kehilangan haknya hanya karena kelalaian atau kesengajaan pihak perusahaan,” tegasnya.

Ia juga mendesak perusahaan mengganti seluruh lahan plasma yang hilang akibat penertiban tersebut.

“Lahan plasma masyarakat sudah hilang. Saya minta ini ditindaklanjuti secepatnya. Plasma yang diamankan satgas harus diganti perusahaan,” tegasnya.

Menurut Faizal, penyelesaian masalah ini mendesak karena menyangkut keberlangsungan ekonomi ribuan warga yang bergantung pada hasil kebun plasma.

Ia meminta agar pemerintah daerah, Satgas PKH, dan kementerian terkait bergerak cepat memastikan hak masyarakat dipulihkan.

“Kita meminta pengawasan diperketat agar kewajiban plasma benar-benar diberikan sesuai aturan dan tidak lagi dibangun di wilayah berisiko hukum,” tutupnya.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *