Kutai Timur – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur, Ardiansyah, menekankan pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan seremonial seperti konser dan acara hiburan yang marak digelar pada tahun sebelumnya. Ia menilai bahwa anggaran untuk kegiatan semacam itu sebaiknya dialihkan kepada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga setiap rupiah APBD dapat dirasakan dampaknya secara nyata.
Menurut Ardiansyah, sebagian besar kegiatan yang direncanakan tahun ini sebenarnya masih merupakan hasil perencanaan pemerintah dan DPRD periode sebelumnya. “Kami ini dewan baru. Yang menyusun anggarannya ya dewan yang kemarin,” ujarnya. Hal ini menurutnya menjadi salah satu alasan perlunya peninjauan kembali agar perencanaan anggaran lebih selaras dengan prioritas saat ini.
Dalam rangka persiapan anggaran untuk tahun 2026, Ardiansyah menjelaskan bahwa penghentian mulai melakukan pembenahan serius dengan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu per satu. Tujuannya adalah agar setiap perencanaan dapat dilakukan secara matang, terstruktur, dan tidak terburu-buru seperti pola sebelumnya. “Kami tidak mau lagi dengan pola lama. Terlalu terburu-buru,” tegasnya.
Lebih jauh, Ardiansyah menyoroti lemahnya alur pembahasan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, yang seharusnya dimulai dari tingkat komisi sebelum dibawa ke Badan Anggaran (Banggar). Ia menilai bahwa urutan yang tepat sangat penting untuk memastikan seluruh program telah dievaluasi dengan baik sebelum pengesahan anggaran. “Kemarin kegiatan sudah disusun lengkap, baru kami diminta memanggil OPD. Itu tidak tepat,” bebernya.
Ardiansyah menegaskan bahwa Arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur ke depan harus benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Setiap program yang dibiayai melalui APBD harus mempunyai dampak langsung bagi rakyat dan bukan sekedar kegiatan seremonial.
“Anggaran harus fokus pada program yang menyentuh rakyat, bukan seremonial,” tutupnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran, agar pembangunan dan pelayanan publik di Kutai Timur dapat berjalan optimal. ADV
