Kutai Timur – Upaya Kutai Timur memperluas sumber pendapatan daerah di luar sektor tradisional kembali terhambat. DPRD mengungkapkan rencana diversifikasi investasi belum dapat berjalan optimal karena masih tertahan oleh wacana pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, menyebut wacana pemangkasan DBH membuat sejumlah rencana investasi harus dievaluasi ulang.
Ia mengatakan bahwa ketidakpastian alokasi DBH menjadi faktor utama yang menahan langkah pemerintah daerah untuk bergerak lebih agresif ke sektor alternatif.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan stagnasi ekonomi daerah. Kutai Timur selama ini sangat bergantung pada DBH, terutama dari sektor sumber daya alam.
“Jika pemotongan benar-benar terjadi, ruang fiskal daerah secara otomatis menyempit dan kemampuan membiayai pembangunan ikut tertekan,” tegasnya.
Dalam kondisi inilah, harapan besar diarahkan kepada Perusahaan Daerah (Prusda) sebagai mesin ekonomi baru.
Yusri menyampaikan secara tidak langsung bahwa Prusda harus hadir sebagai penyokong PAD agar Kutim tidak terlalu bergantung pada transfer pusat yang fluktuatif.
Ia menegaskan perlunya Prusda dikelola secara profesional dan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan signifikan.
“Sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa masih menyimpan peluang besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan tata kelola Prusda menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Manajemen yang kuat dan strategi bisnis yang jelas dibutuhkan agar perusahaan daerah benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata bagi APBD.
Jika hal ini berjalan, peningkatan PAD dari sektor-sektor baru dapat membuka ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kutim memiliki modal besar untuk itu, asalkan mampu mengelola potensi dan investasi secara tepat,” ungkapnya.
Yusri menekankan bahwa rencana pemotongan DBH seharusnya menjadi momentum bagi Kutai Timur untuk mempercepat kemandirian fiskal. Ketergantungan pada sektor ekstraktif dan transfer pusat tidak dapat menjadi strategi jangka panjang.
Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat menyelesaikan evaluasi investasi serta memperkuat Prusda sebagai pilar pendapatan baru.
“Tanpa langkah konkret, Kutim berisiko terus terjebak dalam struktur ekonomi yang rapuh dan tidak berkelanjutan,” tandasnya.ADV
