Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menegaskan akan berhati-hati dalam mendukung usulan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract/MYC) senilai Rp2,1 triliun yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim. DPRD memastikan bahwa setiap paket pekerjaan akan diperiksa secara ketat melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), sehingga hanya proyek yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat yang disetujui.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, menjelaskan bahwa dari total 32 paket proyek yang diajukan untuk periode 2026–2028, tidak semuanya bisa langsung disetujui tanpa kajian mendalam. “Belum bisa langsung disetujui. Semua harus kami evaluasi terlebih dahulu,” tegasnya.
Menurut Prayunita, Pansus akan meninjau setiap paket MYC secara detail untuk memastikan bahwa proyek yang disetujui memenuhi kebutuhan masyarakat, memiliki urgensi pembangunan yang jelas, dan dapat dijalankan secara efisien. Ia menegaskan DPRD tidak ingin menyetujui proyek berskala besar tanpa pertimbangan yang matang.
“Harus kita kaji satu per satu. Kami akan buatkan Pansus—mana yang diusulkan, mana yang benar-benar prioritas. Tidak serta-merta disetujui semuanya,” jelasnya.
DPRD Kutim telah menyusun agenda rapat khusus untuk memulai pembahasan paket-paket MYC tersebut. Proses pembahasan dijadwalkan agar selesai pada bulan November ini, sehingga keputusan akhir dapat disinkronkan dengan pengesahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2026.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta agar setiap proyek yang berjalan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD Kutim menekankan bahwa pengawasan terhadap paket MYC bukan hanya sebatas formalitas, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab dalam menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan mekanisme evaluasi yang ketat, DPRD berharap pelaksanaan proyek multiyears di Kutai Timur dapat berjalan efisien, sesuai rencana, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. ADV
