Kutai Timur — Upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus diperkuat melalui penerapan standar pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Setiap unit pelayanan kesehatan primer atau puskesmas yang telah terakreditasi diwajibkan menyediakan media pengaduan bagi warga sebagai bagian dari standar akreditasi nasional yang harus dipenuhi.
Skema pengaduan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan formulir, kotak saran, hingga nomor WhatsApp (WA) resmi milik Puskesmas setempat. Kanal ini dirancang agar mudah diakses masyarakat saat menemukan pelayanan yang dirasa kurang maksimal atau tidak sesuai prosedur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Timur, Sumarno, menegaskan bahwa keberadaan ruang pengaduan menjadi kewajiban setiap Puskesmas. “Setiap Puskesmas diwajibkan mempunyai ruang pengaduan masyarakat, pelayanan yang kurang memuaskan silakan ke WA tim Puskesmas.” ucap Sumarno saat diwawancarai di ruangannya.
Ia menjelaskan, setiap laporan yang masuk akan diterima oleh pimpinan Puskesmas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap keluhan memiliki alur penanganan yang jelas dan terstruktur.
Meskipun saat ini belum tersedia aplikasi khusus untuk pengaduan kesehatan, kombinasi antara kotak saran fisik dan layanan pesan singkat melalui WhatsApp dinilai cukup efektif dan responsif dalam menampung aspirasi masyarakat. Metode ini juga mampu menjangkau berbagai kalangan, termasuk masyarakat di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi digital canggih.
Lebih dari sekedar formalitas dalam proses akreditasi, keberadaan saluran pengaduan ini dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan sosial. Semakin banyak warga yang mengetahui dan menggunakan fasilitas tersebut, semakin besar pula peluang Puskesmas untuk melakukan evaluasi dan peningkatan layanan secara berkelanjutan.
Di tengah perkembangan sistem layanan berbasis digital, Puskesmas di Kutim diharapkan dapat terus memperkuat mekanisme aduan yang transparan dan mudah diakses. Langkah ini dinilai mampu mendorong terciptanya keterbukaan informasi, meningkatkan akuntabilitas pelayanan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Pengaduan pun bukanlah bentuk perlawanan terhadap petugas medis, melainkan sarana positif untuk mendorong perbaikan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh di Kutai Timur. (ADV/TS)
![]()












