SANGATTA- Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah ini. Langkah ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya jumlah keluhan masyarakat beberapa bulan terakhir, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan perbaikan dalam pelayanan publik.
Anggota Komisi A, Masdari Kidang, menjelaskan bahwa keluhan masyarakat paling dominan terkait administrasi kependudukan, pengurusan perizinan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. “Ekspektasi masyarakat adalah pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Ini catatan penting yang harus segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Komisi A menyusun agenda pengawasan secara berkala dengan fokus pada OPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masdari menekankan bahwa pengawasan bukan sekedar kontrol, tetapi juga bertujuan untuk mendorong OPD bekerja lebih efisien, tepat sasaran, dan berfokus pada kepuasan warga.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik. Tanpa koordinasi yang kuat, banyak program yang berpotensi tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Komisi A mendorong inovasi melalui layanan digitalisasi untuk memotong rantai birokrasi yang selama ini dianggap menghambat. “Masyarakat tidak boleh lagi menghadapi waktu tunggu yang panjang atau prosedur yang berlapis,” tegas Masdari.
DPRD juga membuka akses lebih luas bagi warga untuk menyampaikan aduan, kritik, dan masukan terkait layanan publik. Setiap aspirasi akan dijadikan bahan evaluasi bersama pemerintah daerah dan OPD terkait untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.
“Langkah ini diharapkan membentuk ekosistem pelayanan publik yang profesional, efisien, dan memberikan kepastian bagi seluruh warga Kutai Timur,” tutupnya.
Dengan strategi pengawasan yang sistematis dan pemanfaatan teknologi, DPRD Kutim berharap kualitas layanan publik meningkat secara signifikan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar membawa manfaat nyata. ADV
