Kutai Timur – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kutai Timur kembali menjadi perhatian serius DPRD.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, menilai kawasan strategis tersebut belum berfungsi optimal, jauh dari potensi yang seharusnya mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Paembonan menekankan perlunya Pemerintah Kabupaten Kutim memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, mengingat pengelolaan KEK melibatkan lintas kewenangan dan kebijakan.
Ia menyebut sinergi yang kuat menjadi kunci agar KEK dapat beroperasi maksimal.
“Tentu kita mau bahwa kawasan ekonomi khusus ini berfungsi maksimal. Ketika KEK sudah berjalan bagus tentu akan memberikan tambahan anggaran buat daerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyoroti hubungan erat antara kinerja KEK dengan kesehatan fiskal Kutim.
KEK yang optimal diharapkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, terutama dari sektor jasa dan layanan industri.
Ia mencontohkan sejumlah potensi pendapatan yang dapat digarap pemerintah daerah apabila KEK beroperasi penuh.
“Jasa kapal sandar, ketersediaan suplai air bersih, itu luar biasa menurut saya. Banyak sisi pembiayaan yang pemerintah bisa dapat dari kawasan ekonomi itu,” katanya.
Menurutnya, layanan dasar seperti jasa kepelabuhanan dan suplai air bersih merupakan elemen vital bagi operasional industri di KEK. Jika dikelola profesional, sektor tersebut dapat menghasilkan pemasukan berkelanjutan bagi daerah.
Namun, di tengah besarnya peluang, Paembonan mengakui kondisi pengembangan KEK Kutim masih jauh dari harapan. Infrastruktur dan operasional kawasan dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan.
“Karena itu langkah konsolidasi dan kolaborasi lintas pemerintah harus segera dipercepat agar KEK benar-benar menjadi motor ekonomi baru bagi Kutim,” tutupnya.ADV
![]()












