Kutai Timur – Pengawasan lingkungan hidup di sektor perkebunan dan pertambangan menjadi fokus rutin Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Dewan Pengawas DLH, Dewi Dohi, menegaskan bahwa pengawasan perkebunan sawit sudah menjadi agenda reguler.
“Itu sudah jadi agenda rutin pengawasan reguler kami,” jelas Dewi kepada awak media.
Sementara itu, untuk isu tambang, Dewi mengakui bahwa sebagian besar kewenangan berada di pemerintah pusat, termasuk terkait pembayaran jaminan reklamasi.
“Kalau tambang jamrek itu pasti pusat. Jadi kami tidak terlalu menangani itu ,” ujarnya ketika dimintai tanggapan terkait lima perusahaan yang baru melunasi kewajiban tersebut.
Di sisi lain, masyarakat sempat mengeluhkan kekeruhan Sungai Bulu Sangatta yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Ia memastikan bahwa DLH merespons cepat.
“Kalau terjadi kekeruhan seperti itu, kami bisa langsung identifikasi ke lapangan,” tegasnya.
Namun berdasarkan pemantauan rutin DLH, kualitas air di Bulu Sangatta justru tidak menunjukkan masalah pada aspek kekeruhan, melainkan pada parameter organik.
“Yang masalah justru organik,” sambungnya.
DLH menilai pentingnya edukasi pelaku usaha agar mereka patuh pada aturan pengelolaan limbah dan tidak mencemari sungai.
Meski sebagian pengawasan berada di ranah provinsi atau pusat, DLH tetap berupaya meminimalkan risiko melalui pemantauan lapangan dan respons cepat.
Selain itu, Dewi menyoroti bahwa perusahaan harus memperhatikan tata kelola lingkungan agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat.
Kualitas sungai menjadi indikator penting bagi kesehatan ekosistem, apalagi banyak warga yang menggantungkan kehidupan pada aliran sungai di Kutim.
DLH berkomitmen menjaga keseimbangan lingkungan melalui pengawasan, pemantauan, dan sinergi lintas lembaga agar Kutim tetap memiliki kondisi ekologis yang sehat dan aman bagi masyarakat. (ADV/TS).
![]()












