Kutai Timur – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan berat akibat efisiensi anggaran pada tahun ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Dewan Pengawas DLH, Dewi Dohi, mengungkapkan bahwa penurunan alokasi anggaran dapat berdampak signifikan terhadap pengelolaan sampah yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Tidak mungkin sampah itu dipikul ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir),” tegas Dewi saat diwawancarai di ruangannya.
Meski demikian, Dewi percaya bahwa pemerintah daerah tetap akan menempatkan persoalan sampah sebagai urusan prioritas.
“Saya yakin pimpinan-pimpinan kita di atas pasti menggunakan skala prioritas. Kalau menyangkut kepentingan umum, saya kira tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
DLH mencatat bahwa sampah adalah sektor paling krusial dalam struktur tugasnya. Sangatta Utara menjadi wilayah dengan produksi sampah tertinggi, disusul Sangatta Selatan.
“Kami masih menggunakan estimasi 0,5 kilogram per KK (Kartu Keluarga). Jelas angka itu membuat volume sampah di Sangatta lebih besar karena jumlah penduduknya,” jelasnya.
Besarnya timbunan sampah membuat DLH memulai pembenahan dari pusat kota terlebih dahulu.
Sejumlah program seperti pendampingan RT binaan, penguatan bank sampah, dan peningkatan kapasitas TPA terus dipertahankan meski anggaran terbatas.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran berpotensi membuat DLH harus menyesuaikan ritme operasionalnya.
Namun dirinya berharap sektor persampahan tetap mendapat ruang cukup agar layanan publik tidak terganggu.
“Yang urgen (mendesak) itu sampah. Kalau anggaran sampah dipengaruhi efisiensi, ini yang harus diantisipasi,” tuturnya.
Dalam kondisi fiskal yang menurun, DLH Kutim tetap berupaya menjaga kualitas layanan sekaligus menahan lonjakan sampah di wilayah perkotaan.
Harapannya, pada tahun anggaran berikutnya, penguatan layanan persampahan dapat kembali berjalan optimal. (ADV/TS)
![]()












