AdvertorialKominfo Kutai Timur

DLH Kutim Percepat Penyusunan Raperda RPPLH: Cegah Kerusakan Lingkungan Jangka Panjang

Kutai Timur – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyusunan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Regulasi ini dianggap penting untuk memberikan arah pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berbasis data.

Dewan Pengawas DLH, Dewi Dohi, menjelaskan bahwa penyusunan raperda tersebut kini memasuki tahapan laporan akhir.

“Kemarin kayaknya saya update itu sudah di laporan akhir, tapi saya belum update lagi,” ujar Dewi saat diwawancarai di ruangannya.

RPPLH menjadi dokumen strategis yang memuat kondisi lingkungan terkini, potensi kerusakan, serta arah kebijakan perlindungan jangka panjang.

Tanpa regulasi ini, berbagai potensi konflik kepentingan antar-sektor dan kerusakan lingkungan sulit dikendalikan.

Dewi menegaskan bahwa proses penyusunan dokumen melibatkan bidang tata lingkungan yang sudah mengawalnya sejak awal.

“Untuk saat ini kan lagi penyusunan, masih proses,” jelasnya.

Di tengah proses penyusunan regulasi, DLH juga mengelola berbagai isu lingkungan yang muncul, termasuk insinerator yang sempat menjadi sorotan karena gagal beroperasi optimal.

Dirinya memastikan bahwa insinerator kini tidak lagi digunakan untuk pembakaran.

“Sejak saya Plt (Pelaksana Tugas) memang sudah kita tidak fungsikan lagi untuk pembakaran,” tegasnya.

Fasilitas tersebut kini dialihfungsikan sebagai sarana pemilahan.

Penyusunan RPPLH diharapkan memberi kepastian arah kebijakan bagi DLH, termasuk penguatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sampah.

Dokumen ini juga akan mendukung pelaksanaan RPJMD yang memuat sasaran perbaikan kualitas lingkungan di Kutim.

Dewi menegaskan bahwa regulasi baru tersebut akan menjadi pedoman penting agar Kutim mampu menjaga keseimbangan lingkungan di tengah pertumbuhan pembangunan.

Dengan adanya raperda, pemerintah akan memiliki dasar yang kuat untuk menegakkan aturan dan melakukan intervensi terhadap potensi pencemaran. (ADV/TS)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *