Kutai Timur — Ketika pengetatan fiskal nasional mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terpaksa merombak banyak rencana kerjanya.
Sejumlah program yang sebelumnya rutin berjalan kini harus ditinjau ulang agar layanan inti, terutama yang menyangkut kasus perempuan dan anak, tidak mempengaruhi.
Kepala DPPPA Kutim, Idam Cholid, menjelaskan bahwa perubahan ini bukan keputusan internal daerah, melainkan efek langsung dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Namun demikian, proses adaptasinya tetap menimbulkan tantangan besar.
“Bukan karena kami ingin memangkas kegiatan, tetapi ruang fiskal secara nasional memaksa kami menata ulang prioritas. Kami harus memilah mana yang benar-benar wajib dihadirkan kepada masyarakat,” ujar Idham kepada awak media.
Pemangkasan paling terasa pada aktivitas non-layanan, yaitu perjalanan dinas, pengadaan peralatan penunjang, sosialisasi besar, hingga agenda seremonial tahunan.
Idham menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil agar anggaran inti untuk pendampingan korban tetap aman.
“Kami sepakat bahwa fasilitas pendukung bisa dikurangi, tetapi layanan inti, terutama pendampingan kasus, harus tetap berjalan. Itu garis merah yang tidak boleh disentuh,” tegasnya.
Untuk menyesuaikan diri, DPPPA Kutim mulai menerapkan pola kerja baru. Kegiatan sosialisasi yang dahulu dilakukan terpisah kini digabung menjadi satu rangkaian besar agar biaya bisa ditekan.
Pelatihan internal dipindahkan ke platform yang berani, sementara koordinasi dengan lembaga mitra diperketat agar tidak terjadi duplikasi program.
Ia mengatakan bahwa seluruh pegawai kini dituntut bekerja lebih kreatif agar layanan publik tidak menurun meskipun anggaran dipangkas.
Menurutnya, situasi fiskal bukan alasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Perubahan ini mengharuskan semua pegawai mencari metode baru agar layanan tetap sampai kepada masyarakat tanpa membuat anggaran jebol,” tuturnya.
Dirinya menegaskan bahwa justru ketika perekonomian ditekan, kebutuhan perlindungan perempuan dan anak menjadi lebih besar.
Oleh karena itu, DPPPA Kutim menempatkan stabilitas layanan sebagai prioritas utama.
“Pelayanan dasar adalah kewajiban mutlak. Apa pun kondisi anggaran, tanggung jawab itu tetap harus dipenuhi,” tutupnya. (ADV/TS)
![]()












