Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong pemerataan akses teknologi informasi sebagai bagian dari peningkatan layanan publik dan percepatan transformasi digital daerah.
Akses internet yang merata dinilai penting untuk mendukung pendidikan, layanan administrasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan.
Namun upaya tersebut menghadapi tantangan terutama di desa-desa yang belum memiliki dukungan infrastruktur telekomunikasi. Ketersediaan jaringan provider yang masih terbatas membuat sebagian wilayah belum dapat menikmati layanan internet yang stabil. Kondisi geografis juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses perluasan jaringan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Ronny Bonar Hamonangan Siburian menyampaikan hal ini di Kutai Timur pada Selasa (4/11/2025).
“Tantangan terbesar berada di wilayah desa yang belum memiliki akses provider maupun infrastruktur dasar,” sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerataan jaringan digital tidak dapat dilakukan secara serentak karena memerlukan dukungan teknis, pembiayaan, serta keterlibatan berbagai pihak.
Pemerintah daerah fokus memetakan kebutuhan wilayah, sementara penyedia layanan telekomunikasi mempertimbangkan aspek jangkauan dan kelayakan operasional.
Dalam beberapa wilayah, perluasan jaringan dilakukan melalui pengembangan menara telekomunikasi, penggunaan teknologi berbasis satelit, hingga pemanfaatan jaringan serat optik.
“Pembangunan jaringan memerlukan pendekatan bertahap dan kolaboratif,” ujarnya.
Kabupaten Kutai Timur juga menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk memastikan dukungan program dapat berjalan efektif.
Upaya lainnya adalah melibatkan pemerintah desa dalam proses pendataan dan pengajuan kebutuhan jaringan. Pendekatan ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat setempat.
Ronny menekankan bahwa pemerataan akses internet merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital daerah.
Dengan adanya jaringan yang merata, layanan publik berbasis digital dapat diakses lebih mudah, termasuk sistem administrasi, layanan kesehatan, dan pembelajaran jarak jauh.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia layanan, dan masyarakat desa dapat mempercepat ketersediaan jaringan digital sehingga kesenjangan akses informasi di Kutai Timur dapat terus berkurang. (SH/ADV)
![]()












