AdvertorialKominfo Kutai Timur

Kutim Ubah Pola Pendampingan Kasus Kekerasan, DP3A Kini Wajib Mengawal Korban hingga Putusan Pengadilan

Kutai Timur — Di tengah meningkatnya kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengambil langkah yang lebih tegas.

Sepanjang 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merombak mekanisme pendampingan dengan memastikan korban tidak lagi berjalan sendiri dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Langkah baru ini menempatkan pendampingan sebagai proses berkesinambungan, bukan sekadar menerima laporan lalu dilepas ke aparat penegak hukum.

Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menegaskan bahwa pendekatan lama tidak lagi relevan dengan dinamika kasus saat ini.

“Kami tidak ingin korban merasa berjalan sendiri. Karena itu, kami kawal sejak konsultasi awal, laporan ke aparat, hingga proses persidangan selesai. Prinsipnya, perlindungan harus hadir terus-menerus, bukan sesaat,” ujar Idham saat diwawancarai.

Menurut Idham, banyak korban yang sebelumnya mundur di tengah jalan karena tekanan mental dan ketakutan menghadapi proses hukum.

Tanpa dukungan berlapis, sebagian dari mereka enggan melanjutkan laporan, menyebabkan kasus berhenti sebelum mencapai keadilan.

“Sebagian korban mundur karena tidak kuat menghadapi proses hukum. Bila negara hadir di setiap fase, mereka punya kekuatan untuk melanjutkan perjuangan,” tegasnya.

Untuk memperkuat proses tersebut, DPPPA menurunkan tim lengkap yang terdiri dari psikolog, pendamping sosial, hingga advokat mitra. Setiap kasus dimasukkan dalam sistem monitoring agar perkembangan proses hukum dapat dipantau secara real time.

Pendekatan ini diharapkan mencegah keterlambatan penanganan, serta memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi.

Di sisi pencegahan, DPPPA Kutim mengintensifkan kampanye edukasi ke sekolah-sekolah, desa, organisasi perempuan, dan komunitas disabilitas. Idham menilai bahwa perlindungan korban tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.

“Kekerasan tidak akan selesai hanya dengan menghukum pelaku. Pencegahan lebih awal jauh lebih murah dan lebih manusiawi,” jelasnya.

Kerja sama lintas lembaga juga diperkuat. Polres, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, rumah sakit, dan pemerintah desa kini menjadi bagian dari sistem koordinasi terpadu.

Tujuannya adalah memastikan tidak ada celah yang membuat korban kehilangan perlindungan selama proses berjalan.

Dirinya berharap skema baru ini bukan hanya menekan angka kekerasan, tetapi juga memastikan setiap korban mendapat ruang aman untuk memperjuangkan haknya.

“Pada akhirnya, keberanian korban hanya bisa tumbuh jika negara hadir di setiap langkah. Itu yang ingin kami pastikan,” pungkasnya. (ADV/TS)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *