AdvertorialKominfo Kutai Timur

Kutim Pacu Implementasi PUG, DP3A Dorong Semua OPD Terapkan Kebijakan Berbasis Keadilan Gender

Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyiapkan langkah besar untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lebih adil bagi seluruh warga.

Melalui agenda Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mendorong seluruh perangkat daerah mengubah cara kerja mereka agar lebih peka terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki.

Upaya ini muncul setelah evaluasi pemerintah menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam akses ekonomi, representasi perempuan di ruang publik, serta beban kerja domestik yang tidak proporsional.

Oleh karena itu, DPPPA menilai PUG tidak boleh berhenti sebagai konsep administratif, tetapi harus menjadi budaya birokrasi.

Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menekankan bahwa PUG harus dipahami sebagai alat untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara setara.

“Ketika kita bicara gender, bukan sekadar bicara perempuan atau laki-laki, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah mampu melihat kebutuhan keduanya secara adil dan proporsional. Itulah yang ingin kita dorong menjadi budaya baru dalam perencanaan,” ujar Idham saat diwawancarai.

Untuk memperkuat agenda tersebut, DP3A menyiapkan serangkaian langkah teknis, yaitu pelatihan analisis gender, pendampingan penyusunan anggaran responsif gender, hingga forum lintas sektor yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, organisasi perempuan, kelompok masyarakat, serta pelaku ekonomi lokal.

Idham menegaskan bahwa keberhasilan PUG tidak dapat dicapai jika hanya satu instansi yang bergerak. PUG harus menjadi kerja kolektif.

“Semua stakeholder harus memahami konsep dasar PUG. Kalau hanya DP3A yang bergerak, perubahan tidak akan signifikan,” katanya.

Sejalan dengan itu, DPPPA juga menjalankan program peningkatan kapasitas perempuan di bidang kepemimpinan, keterampilan ekonomi, serta perluasan partisipasi publik.

Upaya ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan yang masih tampak di beberapa sektor pembangunan daerah.

“Kami ingin perempuan punya ruang lebih besar untuk bersuara dan terlibat dalam proses pembangunan,” jelasnya.

Ia meyakini bahwa kebijakan yang responsif gender bukan hanya mendorong kesetaraan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pembangunan itu sendiri.

Ketika perbedaan kebutuhan masyarakat diperhitungkan sejak awal, hasil pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak luas.

“Jika kita bisa memastikan perempuan bergerak maju, maka seluruh sektor pembangunan pasti ikut menguat,” tutupnya.

Dengan percepatan implementasi PUG ini, Pemkab Kutim berharap kebijakan 2025 dapat menciptakan pemerataan manfaat pembangunan, mengurangi kesenjangan gender, dan memperkuat fondasi kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah. (ADV/TS)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *