AdvertorialKominfo Kutai Timur

Musrenbang Kini Libatkan Suara Anak, Kutim Buka Ruang Demokrasi Baru untuk Generasi Muda

Kutai Timur — Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membuka ruang demokrasi yang lebih luas bagi anak-anak dengan melibatkan mereka secara langsung dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Langkah progresif ini dipimpin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim sebagai upaya memastikan anak tidak lagi hanya menjadi penerima program, melainkan aktor yang memiliki suara dalam arah pembangunan daerah.

Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menilai bahwa selama ini pendapat anak sering kali hanya hadir melalui survei, laporan kegiatan sekolah, atau rekomendasi pihak ketiga.

Cara lama itu membuat aspirasi anak cenderung diperlakukan sebagai pelengkap, bukan masukan yang memengaruhi keputusan.

“Kami terlalu sering memutuskan untuk mereka tanpa menyediakan ruang untuk mendengar langsung suara mereka. Anak punya pengalaman yang unik dan itu tidak bisa digantikan oleh orang dewasa,” ujar Idham saat diwawancarai.

Menurut Idham, banyak kebutuhan anak yang tidak pernah muncul dalam laporan resmi Musrenbang karena hanya dapat diketahui melalui pengalaman langsung mereka.

Mulai dari keselamatan perjalanan menuju sekolah, minimnya ruang bermain yang aman, hingga rasa takut menghadapi perundungan di lingkungan sosial.

“Hal-hal seperti itu hanya diketahui kalau mereka bicara sendiri. Orang dewasa mungkin melihat jalan itu sudah cukup bagus, tapi anak-anak merasakan hal berbeda ketika berjalan sendiri,” jelasnya.

Agar forum berjalan aman dan nyaman, DPPPA sedang menyiapkan fasilitator khusus yang bertugas mendampingi anak dalam proses diskusi.

Pendampingan ini penting untuk memastikan setiap anak dapat berbicara tanpa rasa terintimidasi oleh suasana forum.

“Kami ingin mereka datang bukan sekadar duduk manis. Kami ingin mereka berbicara dengan berani dan tahu bahwa pendapat mereka itu penting,” katanya.

Lebih jauh, DPPPA menegaskan bahwa pelibatan anak dalam Musrenbang bukan hanya reformasi tata kelola, tetapi bagian dari upaya mewujudkan keadilan antargenerasi.

Anak memiliki hak penuh untuk memengaruhi kebijakan yang kelak menentukan masa depan mereka.

“Kalau pembangunan hari ini mengabaikan suara mereka, maka kita sedang menciptakan masa depan yang tidak mereka sepakati,” tegasnya.

Dirinya menutup dengan pesan kuat bahwa anak bukan sekadar objek kebijakan, melainkan warga negara yang suaranya sah dalam proses pembangunan.

“Anak-anak adalah warga penuh yang suaranya sah. Ketika mereka berbicara, kita wajib menganggapnya sebagai bagian dari keputusan bersama,” pungkasnya. (ADV/TS)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *