Kutai Timur — Tekanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengambil langkah lebih serius.
Melalui rapat koordinasi (rakor) lintas sektor di Ruang Arau Kantor Bupati, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengumpulkan seluruh instansi kunci untuk memastikan penanganan korban berjalan dalam satu alur yang solid.
Rakor dipimpin langsung Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, dan dihadiri jajaran perangkat daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), hingga Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Pertemuan besar ini disebut sebagai upaya menyamakan arah kerja sekaligus memperkuat kecepatan respons lintas lembaga.
“Tujuan utama adalah mensinkronisasi dan mengakselerasi program yang berkaitan dengan DP3A, sehingga penanganan kasus bisa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing,” jelas Idham pada pemaparanya.
Dalam paparannya, Idham menunjukkan data kasus kekerasan selama 2025. Sangatta Utara mencatat laporan tertinggi dengan 7 kasus, disusul Sangatta Selatan 6 kasus, dan Muara Wahau 5 kasus. Total laporan sepanjang Januari–November mencapai 40 kasus, turun tipis dari 45 kasus pada 2024.
Namun ia meyakini angka tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Kadang ada warga yang tidak mau melapor. Padahal kalau semua melapor, datanya tentu lebih besar,” ungkapnya.
Isu paling krusial yang ia soroti adalah minimnya dukungan anggaran untuk dua bidang vital: Perlindungan Khusus Anak (PKA) dan Perlindungan Perempuan (PP).
Mulai 2026, dua bidang ini tidak lagi mendapat alokasi karena tidak masuk kategori mandatori pendidikan. Hanya Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Kualitas Hidup Keluarga (KHP) yang tetap memperoleh pendanaan.
“Tahun sebelumnya masih ada. Karena tidak masuk mandatori pendidikan, jadi anggarannya tidak diberikan,” katanya.
Kondisi ini membuat DP3A harus semakin mengandalkan kekuatan kolaborasi. Berbagai kerja sama dibangun dengan Pengadilan Agama, kementerian terkait, APSAI, Solidaridad, hingga perusahaan besar seperti KPC, PAMA, dan beberapa perusahaan perkebunan yang ikut membantu pendanaan kegiatan lapangan.
“Kalau mengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sangat kurang,” tegas Idham.
Terakhir, dirinya kembali mengingatkan instruksi Bupati Kutim kepada seluruh perangkat daerah untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi kerawanan sosial.
Menurutnya, pencegahan hanya mungkin berjalan jika setiap instansi berada pada koordinasi yang sama dan tidak bekerja sendiri-sendiri.
Dengan tekanan kasus yang terus berkembang, Kutim ingin memastikan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya pekerjaan DPPPA, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan. (ADV)
![]()












