AdvetorialDPRD Kutai Timur

Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur Bahas Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-30 untuk membahas persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kutai Timur dipimpin oleh Ketua DPRD Joni, didampingi Wakil Ketua II Arfan, dengan kehadiran Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, serta 21 anggota dewan yang hadir langsung dan 6 anggota mengikuti melalui zoom, serta unsur Forkopimda dan OPD terkait. Acara tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Sangatta Utara.

Joni menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan forum untuk menerima laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dari Bupati kepada DPRD, yang merupakan tahap akhir dari pelaksanaan APBD dan berisi informasi mengenai pelaksanaan anggaran.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan daerah dari Bupati kepada DPRD, yang menjadi penutup dari siklus pelaksanaan APBD dengan tujuan untuk evaluasi kinerja pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di masa mendatang,” ujar Joni.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam prosesnya, DPRD bersama OPD terkait telah melakukan pembahasan bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rapat ini menandai langkah penting dalam pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran publik di Kutai Timur, serta sebagai langkah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *