Sangatta – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keterlambatan proyek pembangunan yang berpotensi mengancam keberlanjutan kontraktor dan mengganggu masyarakat yang terdampak.
Asti menegaskan bahwa DPRD Kutim siap mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah peninjauan dan peningkatan sistem pembayaran kepada kontraktor.
Ia menegaskan pentingnya pembayaran tepat waktu sesuai dengan kemajuan proyek untuk mengurangi beban finansial yang mungkin dihadapi oleh kontraktor akibat keterlambatan tersebut.
“Kami akan memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan kemajuan proyek. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak finansial yang mungkin dialami kontraktor,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kutim juga berencana untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan monitoring terhadap proyek-proyek pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan atau masalah lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan kontraktor.
Asti menyatakan bahwa DPRD Kutim akan bekerja sama dengan instansi terkait dan kontraktor dalam hal pelaporan kemajuan proyek secara berkala.
Lebih lanjut, Asti menjelaskan bahwa DPRD Kutim akan menginisiasi pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa proyek yang efektif dan efisien.
Langkah ini diambil untuk memungkinkan kontraktor menyelesaikan masalah dengan pihak-pihak terkait tanpa harus melalui proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya besar.
Asti Mazar juga menegaskan pentingnya forum diskusi rutin antara kontraktor, Pemerintah Kutai Timur, dan pihak terkait lainnya. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mendengarkan secara langsung permasalahan yang dihadapi kontraktor dan mencari solusi bersama.
“Dengan adanya komunikasi yang baik, kita dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kontraktor sehingga bisa menemukan solusi yang tepat,” tambahnya.
DPRD Kutai Timur berharap, dengan langkah-langkah ini, dapat melindungi kepentingan kontraktor dan masyarakat yang terdampak, serta memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.ADV
![]()












