AdvetorialDPRD Kutai Timur

Penyerapan Anggaran Kutim Tersendat, DPRD Desak Pengawasan dan Akselerasi Program

Sangatta – Pencapaian target penyerapan anggaran di Kutai Timur (Kutim) jauh dari harapan. Meskipun menargetkan 15 persen, realisasinya hanya mencapai 12 persen. Situasi ini memicu kekhawatiran tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di wilayah tersebut.

Menanggapi persoalan ini, Agusriansyah Ridwan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran vital dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran,” tegasnya.

Agusriansyah juga menekankan pentingnya memastikan kelancaran program sebelum direalisasikan. Hal ini untuk meminimalisir hambatan yang dapat menghambat penyerapan anggaran.

Meskipun DPRD telah beberapa kali berdialog dengan pemerintah terkait persoalan ini, dukungan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi pembangunan.

Agusriansyah menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan memastikan bahwa setiap program pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur.

“Dengan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah, diharapkan tantangan ini dapat diatasi dan pembangunan di daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif,” tandasnya.

Diharapkan dengan langkah-langkah konkret dan pengawasan yang ketat, target penyerapan anggaran dapat tercapai dan program pembangunan di Kutai Timur dapat berjalan dengan optimal, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *