AdvetorialDPRD Kutai Timur

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kutim: Peluang Realisasi Janji Politik

Sangatta – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, telah mengesahkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di wilayahnya dalam sebuah acara resmi di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi.

Perpanjangan ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun sejak pelantikan.

Dari total 136 Kepala Desa yang diperpanjang masa jabatannya, sebanyak 61 Kades memulai masa jabatan periode 2021-2027, sementara 74 Kades lainnya dari periode 2023-2029. Satu desa tidak mengalami pengukuhan karena masih dijabat oleh Pejabat Kepala Desa (PJ).

Arfan, Wakil Ketua II DPRD Kutim, menyambut baik keputusan ini dan melihatnya sebagai kesempatan emas bagi para Kades untuk menyelesaikan komitmen politik mereka kepada masyarakat.

“Ya baguslah ada ini, artinya mungkin janji-janji politik para kades ini bisa terselesaikan,” ujarnya dengan optimis.

Menurut Arfan, waktu 8 tahun masa jabatan bukanlah periode singkat untuk merancang dan merealisasikan program-program penting di tingkat desa.

“Apalagi kalau terpilih lagi, itu bisa 16 tahun menjabat. Tentu itu bisa selesai lah,” tambahnya.

Arfan juga menegaskan bahwa Kepala Desa yang tidak mampu memenuhi janji politiknya dalam jangka waktu yang panjang menunjukkan ketidakmampuannya untuk bekerja secara efektif.

“Kalau kondisinya begitu, saya pastikan tidak bekerja,” tegasnya.

Keputusan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam pembangunan di tingkat desa, serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan desa di Kabupaten Kutai Timur.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *