Sangatta – Yan Spd, anggota DPRD Kutai Timur, mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang terjadi di Kutim selama dua tahun terakhir.
Pada tahun 2022, Silpa mencapai Rp1,5 triliun, meningkat menjadi Rp1,7 triliun di tahun 2023, dan diperkirakan bisa lebih tinggi lagi jika termasuk Silpa Proyek tahun jamak.
Menurut Yan, tingginya Silpa ini menjadi catatan penting bagi DPRD Kutim karena mencerminkan lemahnya penyerapan anggaran oleh Pemkab Kutim.
Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan di berbagai sektor di daerah tersebut. Yan meminta Pemkab Kutim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang berjalan.
“Besarnya Silpa dua tahun terakhir ini menjadi catatan penting bagi kami di DPRD Kutim. Oleh karena itu, kami meminta agar Pemkab segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang berjalan,” tegas Yan.
Yan juga mengingatkan agar masalah Silpa tidak terulang di tahun 2024 mendatang. Ia menekankan perlunya langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk perbaikan koordinasi dan perencanaan pembangunan yang lebih matang.
“Lambatnya penyerapan anggaran juga bisa disebabkan oleh alokasi anggaran dari dana bagi hasil pemerintah pusat yang baru diterima pada anggaran perubahan. Meskipun ada permasalahan dalam penganggaran, hal ini tidak bisa menjadi alasan utama,” jelas Yan.
Yan mendorong Pemkab Kutim untuk mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengatasi persoalan Silpa yang tinggi.
Ia berharap agar ke depannya, Pemkab dapat meningkatkan koordinasi antar SKPD serta perencanaan yang lebih matang dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya Silpa yang berdampak pada minimnya pembangunan di Kutai Timur.ADV
