Sangatta – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Asti Mazar, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat Silpa yang besar pada tahun 2023, masih terdapat utang dari proyek-proyek tahun sebelumnya yang belum terselesaikan. Utang ini mencakup beberapa proyek yang seharusnya telah dibayar kepada kontraktor, namun belum juga dilakukan pembayarannya.
“Disebutkan, di salah satu SKPD, terdapat utang senilai Rp15-30 miliar dari proyek tahun 2022 yang hingga kini belum terbayar,” ungkap Asti Mazar.
Asti menyoroti bahwa secara logika, pekerjaan yang sudah selesai harusnya segera dibayarkan. Ia mempertanyakan alasan di balik penundaan pembayaran ini, mengingat ketersediaan anggaran yang ada.
Sebagai anggota DPRD Kutim, Asti menegaskan pentingnya agar perangkat daerah (PD) bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan proyek-proyek yang telah diberikan.
Ia juga menyoroti masalah keterlambatan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
“Ia mendorong agar SKPD memaksimalkan SDM yang ada dengan menambah jumlah atau meningkatkan kompetensi personel. Kritik ini muncul karena kepala SKPD sering tidak hadir dalam pertemuan dengan alasan yang bervariasi seperti DL,” jelasnya.ADV
![]()












