Sangatta – Berbeda dengan eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak memiliki visi misi dan program individual. Peran utama mereka adalah sebagai mitra strategis dalam mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah disepakati bersama.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, kepada masyarakat. Menurutnya, tugas pokok DPRD adalah menyerap aspirasi rakyat dan menerjemahkannya menjadi program-program konkret melalui berbagai mekanisme, seperti reses dan lainnya.
“Aspirasi rakyat inilah yang kemudian menjadi program kerja DPRD. Kami perjuangkan aspirasi rakyat tersebut melalui berbagai jalur, termasuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelas Yan.
Lebih lanjut, Yan menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan memastikan terlaksananya visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dilakukan melalui fungsi legislasi dan pengawasan yang efektif.
“Dukungan DPRD terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati adalah wujud komitmen untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kutim,” tutup Yan.
Yan juga menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara DPRD dan masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus aktif dalam memberikan masukan dan saran kepada DPRD demi terciptanya kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada rakyat.
“Kami ingin mendengar suara rakyat. Semakin banyak masukan dan saran yang kami terima, semakin baik pula program-program yang kami rumuskan,” ujar Yan.
Dengan sinergi yang solid antara DPRD, Pemkab, dan masyarakat, diharapkan pembangunan di Kutim dapat berjalan optimal dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.ADV
