Sangatta – Target penyerapan anggaran pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang ditetapkan sebesar 15 persen masih belum tercapai. Realisasinya baru mencapai 12 persen, hal ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan.
“Penyerapan anggaran yang masih rendah ini perlu mendapatkan perhatian serius dan dicari solusinya,” tegas Ridwan.
Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan dan masalah dalam penyerapan anggaran, seperti sistem pelaksanaan pembangunan yang kompleks, birokrasi yang berbelit-belit, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.
“Meskipun terdapat berbagai lembaga pengawas seperti BPKP, BPK, dan KPK yang mengawasi pelaksanaan pembangunan, diperlukan upaya ekstra untuk memastikan program pembangunan berjalan lancar,” ujar Agusriansyah.
Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa program pembangunan tidak memiliki kendala sebelum direalisasikan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang kuat antar SKPD.
“SKPD juga perlu berperan aktif dalam mengatasi masalah penyerapan anggaran. Mereka harus proaktif dalam mencari solusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” jelas Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan menegaskan pentingnya dukungan yang kuat dari semua pihak untuk memastikan pembangunan di Kutim dapat berjalan dengan lancar.
“Dukungan ini perlu diberikan secara menyeluruh, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat. Dengan sinergi yang solid, kita yakin target penyerapan anggaran pembangunan dapat tercapai dan program pembangunan dapat berjalan dengan sukses,” tutupnya.ADV
