Sangatta – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, angkat bicara terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di daerahnya. Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah, melainkan perlu diselesaikan bersama oleh semua pihak terkait.
“Kita perlu menelusuri akar masalahnya, mengapa anggaran masuk di akhir tahun 2023, dan mengapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mendapatkan anggaran yang besar, padahal tidak dapat segera direalisasikan?,” ” ujar Yan.
Yan mencontohkan Silpa besar di tahun 2022 dan 2023, dan memprediksi hal yang sama akan terulang di tahun 2024. Ia menekankan perlunya introspeksi agar masalah ini tidak terus berulang.
“LKPJ Bupati menunjukkan Silpa Rp 1,7 triliun. Ini Mei, dan belum ada proyek yang bergerak. Ini sudah pertengahan tahun, dan kita baru mau membahas Silpa dalam APBD Perubahan. Ibarat baru mau makan, datang lagi makanan banyak. Kita harus belajar bersama untuk memperbaiki kekurangan dan mencegah terulangnya masalah ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yan menekankan bahwa pembahasan Silpa harus dilakukan dalam kerangka APBD Perubahan. Ia juga menyarankan agar DPRD dan pemerintah daerah bekerja sama dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran dengan lebih efektif.
“Identifikasi dan perbaikan terhadap kelemahan dalam manajemen anggaran harus menjadi prioritas, dana yang ada harus dimanfaatkan dengan optimal untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur,” jelasnya.
Yan berharap diskusi ini dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Semoga Silpa yang besar tidak lagi menjadi masalah berulang dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan,” pungkasnya.ADV
