Sangatta – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutai Timur (Kutim) memprioritaskan dua isu krusial dalam pembentukan Perda baru: penanggulangan bahaya kebakaran dan peningkatan ketertiban umum.
“Kedua masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dalam pembentukan regulasi,” jelas Agusriansyah Ridwan, Ketua Bapemperda Kutim.
Agusriansyah menekankan perlunya meninjau kembali regulasi terkait ketertiban umum.
“Kami akan melihat apakah regulasi yang ada perlu diperbarui atau disesuaikan dengan regulasi terbaru yang berkaitan dengan HAM dan pengaturan kebijakan publik,” ujarnya.
Pembaruan regulasi, menurutnya, penting untuk memastikan efektivitas dalam menghadapi tantangan baru.
“Perubahan regulasi juga akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan efektif dalam menanggulangi tantangan-tantangan baru yang muncul,” tambahnya.
Bapemperda Kutim berkomitmen untuk menghasilkan regulasi yang sesuai dengan HAM dan kebutuhan masyarakat.
“Kami berusaha untuk menghasilkan regulasi-regulasi yang tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan,” papar Agusriansyah.
Diharapkan Perda baru ini mampu mengatasi bahaya kebakaran dan meningkatkan ketertiban umum, serta memastikan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan kebijakan publik terkini.
“Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.ADV
