Sangatta – Yusuf T Silambi, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memberitahukan pandangannya terhadap pembangunan infrastruktur di masa yang akan datang. Menurutnya, langkah yang diperlukan tidak hanya perbaharuan strategi saja, akan tetapi juga penyesuaian sistem guna mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat terhadap setiap rencana pembangunan yang sudah direncanakan.
“Artinya bukan memperbarui strategi untuk pembangunan infrastruktur di masa mendatang, tetapi mungkin sistem yang harus dipakai bagaimana mengakomodir keinginan dan ajakan masyarakat turut hadir dalam setiap rencana pembangunan yang diirencanakan,” ucapnya.
Yusuf menekanka, pentingnya untuk memperhatikan sistem dan prosedur dalam mengatur anggaran APBD serta pelaksanaan infrastruktur di lapangan. Meskipun anggaran APBD Kutai Timur cukup besar, namun pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi kendala.
“Sistem dan prosedur dalam melakukan anggaran dalam mengatur anggaran APBD itu, bahkan kita bisa masukkan anggaran APBD, cuma kendalanya di situ, pelaksanaan infrastrukturnya, pelaksanaan di lapangan, jadi Kutai Timur anggarannya begitu besar,” ujar Yusuf.
Dengan mengakomodir partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kutim dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pembangunan daerah.
Saran Yusuf ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan di masa mendatang, dengan memperkuat partisipasi masyarakat sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.ADV
