Sangatta – Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur menyatakan apresiasinya terhadap langkah maju pemerintah daerah dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum. Hal ini disampaikan oleh Arang Jau, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, dalam Sidang Paripurna ke-23 yang berlangsung di ruang Sidang Utama DPRD.
Dukungan Fraksi Golkar terhadap Raperda ini didasari oleh dua faktor utama:
- Pertumbuhan Penduduk yang Pesat: Populasi Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara, Bengalon, Kongbeng, dan Sangatta Selatan, telah mencapai 427,49 ribu jiwa pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan, dan diiringi pula dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 7,719 persen di tahun yang sama.
- Meningkatnya Kebutuhan akan Ketertiban dan Keamanan: Pertumbuhan pesat tersebut memicu berbagai kompleksitas di masyarakat, sehingga diperlukan regulasi yang kuat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Oleh karena itu, Fraksi Golkar memandang Perda Ketertiban Umum sebagai instrumen penting dalam mengatur, menegakkan, dan memastikan ketertiban, keamanan, serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Arang Jau.
Meskipun memberikan dukungan, Fraksi Golkar juga menyampaikan beberapa catatan dan masukan terkait Raperda ini. Salah satu poin penting yang dibahas adalah keberadaan pasar tumpah di Sangatta Utara yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi alternatif yang humanis dan berkeadilan dalam menangani keberadaan pasar tumpah tersebut,” tambah Arang Jau.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan asusila, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan narkotika di wilayah Kutai Timur.
“Peningkatan pengawasan ini menjadi langkah preventif untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kutai Timur,” tutupnya.ADV
