Sangatta – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali terhambat. Kali ini, bukan karena anggaran, melainkan tekanan politik yang menghambat penyaluran dana dan kelancaran proyek.
Yusuf Silambi, Anggota Komisi C DPRD Kutim, menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan pelabuhan ini telah tersedia dari berbagai sumber.
“Bantuan dari Kaltim Prima Coal (KPC), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah ada,” jelasnya.
Namun, Yusuf menambahkan bahwa PT KPC, salah satu pihak yang membantu proyek ini, juga menghadapi kendala yang sama. Anggaran dari KPC belum tersalurkan sepenuhnya karena masalah politik di lapangan.
“PT KPC sudah tidak mau masuk kalau ada urusan cawe-cawe politik,” karena mereka tidak ada kapasitas untuk itu, karena manajemen KPC hanya berharap supaya pembangunan ini bisa segera selesai,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa manajemen KPC hanya ingin memastikan bahwa pelabuhan bisa selesai tanpa harus terlibat dalam konflik politik yang menghambat kemajuan proyek.
Menurut Yusuf, berbagai kendala politik ini membuat proses pembangunan tidak sesuai dengan keputusan dan rencana yang telah disepakati.
Yusuf berharap media dan publik dapat membantu mengidentifikasi dan menyuarakan masalah-masalah yang menghambat penyelesaian proyek ini.
“Dengan demikian, pihak-pihak terkait dapat mencari solusi terbaik untuk mengatasi tekanan politik dan memastikan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat diselesaikan sesuai rencana,” tandasnya.
Yusuf menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi tekanan politik dan memastikan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditargetkan.
“Karena diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan akses dan perekonomian di Kutim,” tutupnya.ADV
