Sangatta – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, M. Amin, mempertanyakan kesiapan dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga ketertiban umum dan penegak peraturan daerah (perda). Meskipun jumlah personel Satpol PP dianggap mencukupi, Fraksi Demokrat menilai kinerja mereka belum optimal.
“Walaupun jumlah personel Satpol PP sudah cukup memadai, namun dari fungsi utama penegakan peraturan daerah (perda), Satpol PP belum menunjukkan performa dan kinerjanya secara maksimal,” kata Amin.
Fraksi Demokrat juga menyoroti target capaian yang ingin diraih pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman. Mereka menekankan pentingnya konsistensi dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk mencapai tujuan tersebut.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketertiban Umum yang akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus (Pansus).
“Ini menunjukkan komitmen Fraksi Demokrat untuk terlibat dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum dan ketertiban umum di Kutai Timur,” tutup Amin.ADV
