Sangatta – Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang penggunaan tenaga kerja lokal di Kutai Timur masih menghadapi kendala. Hal ini diungkapkan oleh Yan, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur.
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kekurangan payung hukum yang definitif.
“Meskipun sudah ada Perbup yang disusun, namun pelaksanaannya masih terhambat karena belum disahkan,” ungkap Yan.
Yan menyoroti bahwa perusahaan-perusahaan di Kutim belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Perda. Mereka masih melanjutkan rekrutmen tenaga kerja secara mandiri, padahal Perda telah menetapkan bahwa proses perekrutan harus melibatkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim.
Kondisi ini menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal dan minimnya pengawasan terhadap penerapan Perda.
Yan menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan Perda setelah Perbup disahkan.
“Kami yakin bahwa dengan adanya payung hukum yang final, pelaksanaan Perda mengenai penggunaan tenaga kerja lokal dapat berjalan lebih lancar dan menjamin terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.ADV
![]()












