AdvetorialKominfo Kutai Timur

Antisipasi Penghapusan Honorer, Landudi Minta Pemkab Kutim Angkat Honorer Satpol PP Menjadi ASN atau P3K

Sangatta – Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Landudi, menyoroti rencana penghapusan jabatan honorer pada tahun 2024 merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan jabatan pegawai non-ASN.

Menanggapi hal ini, Landudi mengaku merasa resah dengan nasib anggota personil Satpol PP yang berstatus non-ASN di Kutim.

menindak lanjuti keresahan tersebut, Landudi mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Kutim untuk segera mengangkat tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjadikannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ya, memang ada ketentuan bahwa sebagian besar pegawai Satpol PP harus berstatus PNS, tapi nyatanya tidak,” ujarnya.

Menurut Landudi, lebih dari 50% personil Satpol PP Kutim saat ini berkualifikasi non ASN, jika ada pengurangan atau perampingan jabatan honorer, maka jumlah personil akan berkurang, sementara Satpol PP masih membutuhkan tambahan personil.

“kami tidak ingin ada pengurangan personil karena kami sudah memiliki jumlah yang terbatas,” tegasnya.

Landudi menjelaskan bahwa pengurangan tenaga honorer, jika diterapkan, akan berdampak signifikan terhadap kinerja Satpol PP Kutim termasuk keterbatasan kendaraan operasional dan personil menjadi kendala serius.

“Kendaraan operasional kami sudah sangat terbatas, ditambah lagi dengan kekurangan staf. Jika posisi honorer dihilangkan, kinerja kami akan terganggu,” tambahnya.

Oleh karena itu, Landudi mendesak Pemkab untuk segera mengangkat personil Satpol PP Kutim non ASN menjadi ASN untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan kinerja yang optimal.ADV

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *