Sangatta – Upaya pemberantasan stunting di Kabupaten Kutai Timur mendapat sorotan karena dianggap belum tepat sasaran dalam alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daerah (APBD). Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, Bahrani, berkomitmen untuk mengkaji dan memperbaiki penggunaan anggaran guna memastikan efektivitas program.
Bahrani menyatakan niatnya untuk mengubah pendekatan dalam penggunaan anggaran stunting, sehingga dapat lebih merata dan efisien dalam menangani masalah ini di kalangan anak-anak dan masyarakat umum.
“Langkah pertama yang akan saya ambil adalah mengarahkan kebijakan untuk memastikan bahwa program-program pencegahan stunting benar-benar dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Perubahan ini akan mencakup evaluasi kinerja seluruh instansi di bawah naungan Dinas Kesehatan Kutai Timur, termasuk staf, rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu. Bahrani menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik di semua tingkatan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Meskipun mengakui tantangan ini, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengejar target penurunan angka stunting secara nasional sebesar 14%, dan target Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 12,83%.
“Ini menjadi PR utama yang harus diatasi pada tahun 2024,” tutupnya dengan optimisme terhadap perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting di Kabupaten Kutai Timur.ADV
![]()












