Kabar Terkini

DPRD Kalimantan Timur Berharap Penertiban Ketat terhadap Kendaraan Angkutan Tambang Mampu Mengurangi Beban Anggaran Daerah untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut baik langkah pengetatan dan pengawasan terhadap kendaraan berat yang digunakan untuk operasional pertambangan. Kebijakan ini dinilai memiliki dua tujuan utama: memulihkan kondisi jalan umum yang rusak dan, yang paling penting, mengurangi beban anggaran pemerintah daerah (APBD) yang selama ini tersedot habis untuk membiayai perbaikan jalan.

Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menjelaskan bahwa sebagian besar kerusakan parah pada infrastruktur jalan publik di Kaltim dipicu oleh lalu lintas angkutan tambang yang membawa muatan melebihi batas (overload). Kerusakan masif ini memaksa pemerintah daerah mengalokasikan dana perbaikan jalan yang sangat besar setiap tahun, sehingga mengurangi efisiensi anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor-sektor krusial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

DPRD Kaltim melihat kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim sebagai momentum penting untuk memastikan bahwa kegiatan transportasi hasil tambang tidak lagi menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur publik. Sapto Setyo Pramono menekankan bahwa pengetatan ini harus menjadi titik tolak bagi penegakan disiplin perusahaan. Perusahaan tambang harus mematuhi kewajiban untuk menggunakan jalur alternatif yang telah ditentukan, seperti jalur sungai dan laut, sebagai solusi transportasi jangka panjang.

Menurut Sapto, apabila pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan tambang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dampaknya akan sangat positif. Selain kualitas jalan publik dapat dipulihkan secara bertahap, kebijakan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang lebih tinggi dari pihak perusahaan terhadap dampak operasional mereka. Pada akhirnya, efisiensi anggaran daerah akan tercapai, memungkinkan penggunaan dana publik yang lebih optimal dan berpihak pada kepentingan pembangunan masyarakat luas. DPRD Kaltim memandang kebijakan ini sebagai langkah awal yang krusial untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *