Samarinda – Sorotan terhadap proses seleksi Komisioner KPID Kaltim terus bergulir setelah Fraksi PKB meminta hasilnya dibatalkan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menegaskan bahwa DPRD tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang bahkan membatalkan keputusan jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur.
Hamas menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari Komisi I yang menjadi pelaksana proses seleksi. Menurutnya, wajar jika muncul keberatan dari fraksi yang merasa tidak terwakili, karena aspek representasi menjadi salah satu dasar penting dalam proses pemilihan komisioner.
“Kita pending dulu, kita cek mekanismenya. Kalau memang ada aturan yang memungkinkan pembatalan, itu pilihan yang sah secara prosedur,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Ia menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan DPRD bukan bentuk campur tangan, melainkan langkah untuk menjaga integritas seleksi pejabat publik. Hamas mengingatkan bahwa keputusan besar seperti pembatalan tetap harus mengacu pada ketentuan tata tertib dan regulasi yang berlaku.
Selain evaluasi internal, Hamas menyebut bahwa fraksi yang merasa dirugikan memiliki ruang hukum untuk memperjuangkan keberatan mereka.
“Kalau fraksi ingin menggugat ke pengadilan karena merasa tidak terwakilkan, itu juga hak politik mereka,” tambahnya.
DPRD dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh fraksi untuk menyatukan sikap sebelum mengambil keputusan. Hamas menekankan pentingnya memastikan setiap proses berlangsung adil agar kepercayaan publik terhadap lembaga tetap terjaga.(Adv/DprdKaltim)
