DPRD Kaltim

Syarifatul Soroti Kinerja Perusda dan Potensi Pajak: PAD Kaltim Masih Bisa Jauh Lebih Kuat

Samarinda – Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, isu optimalisasi pendapatan daerah kembali menjadi sorotan. Banyak potensi penerimaan yang dinilai belum dikelola dengan maksimal, baik dari sektor pajak maupun kinerja perusahaan daerah, sehingga ruang fiskal pemerintah masih belum sepenuhnya kuat untuk menopang berbagai agenda pelayanan publik.

 

Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah menilai bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesungguhnya dapat ditingkatkan secara signifikan jika pemerintah daerah berani melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap badan usaha milik daerah yang belum menunjukkan performa optimal.

 

“Kita punya perusda. Kalau perusahaan daerah itu dikelola dengan profesional dan sehat, harusnya mereka mampu menyumbang PAD. Tapi kalau tidak jalan, sementara gaji direksi tetap mengalir, tentu perlu dievaluasi,” ujarnya.

 

Ia menegaskan bahwa perusahaan daerah seharusnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi sekaligus penyumbang penerimaan, bukan justru menjadi beban anggaran. Menurutnya, pembenahan tata kelola sangat diperlukan agar perusda memiliki arah bisnis yang jelas dan memberi manfaat konkret bagi masyarakat.

 

Tidak hanya perusda, sektor pajak dinilai masih memiliki ruang yang sangat besar untuk didorong. Syarifatul menyebut pajak sektor pariwisata, balik nama kendaraan, serta pajak tanah sebagai contoh sumber penerimaan yang belum tergarap secara optimal.

 

“Potensi pajak kita sebenarnya besar sekali. Mulai dari pajak wisata, pajak BPH, balik nama kendaraan, sampai pajak tanah. Semua itu bisa mendongkrak PAD kalau dikelola dengan baik,” tuturnya.

 

Ia juga menyinggung pentingnya penyederhanaan proses perizinan, khususnya terkait IMB. Menurutnya, layanan yang lebih mudah tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepatuhan yang berdampak langsung pada pemasukan daerah.

 

“Izin-izin itu harus dipermudah, termasuk IMB, supaya bisa mendorong pemasukan pajak bagi pemerintah,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Syarifatul menekankan bahwa optimalisasi pendapatan daerah akan memberi ruang fiskal yang lebih stabil dan mengurangi kekhawatiran terhadap pemotongan anggaran, termasuk terkait Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Dengan potensi besar yang dimiliki Kaltim, ia yakin daerah tidak seharusnya bergantung pada satu atau dua sektor saja.

 

Ia juga mendorong kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Menurutnya, komunikasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak tanpa membebani dunia usaha.

 

“Yang penting pemungutan pajak dilakukan secara proporsional dan komunikatif. Pemerintah harus terbuka, supaya masyarakat dan pelaku usaha bisa patuh tanpa merasa terbebani,” imbuhnya.

 

Di akhir penyampaiannya, Syarifatul menegaskan bahwa penguatan PAD harus menjadi agenda bersama. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berinovasi dan terus mencari peluang baru demi memperkuat struktur ekonomi daerah.

 

“Kaltim punya potensi besar. Tinggal bagaimana kita mengelola dan mengoptimalkannya. Ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *