AdvertorialKominfo Kutai Timur

Data Akurat Jadi Kunci: Kutai Timur Sukses Tekan Angka Stunting hingga Dua Digit

Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mencatat kemajuan nyata dalam upaya menekan angka stunting. Melalui pemanfaatan data keluarga berisiko stunting (KRS) yang akurat dan terverifikasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dalam waktu satu tahun.

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, mengungkapkan bahwa angka stunting yang sebelumnya berada di kisaran 29 persen pada tahun 2023, kini telah turun menjadi 26,9 persen di tahun 2024.
Penurunan ini dianggap signifikan karena sejalan dengan target nasional yang menetapkan penurunan minimal dua digit setiap tahunnya.

“Dalam aturan, target penurunan stunting adalah dua digit per tahun. Alhamdulillah Kutim mampu melampaui itu. Artinya, kerja keras seluruh tim di lapangan sudah menunjukkan hasil,” ujar Junaidi kepada awak media.

Junaidi menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi DPPKB dalam memverifikasi dan memvalidasi data melalui Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting (SIGELC).
Pendataan dilakukan langsung hingga ke tingkat desa oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), sehingga memastikan akurasi tinggi dan tidak ada data ganda.

“Data yang kami gunakan bukan hasil survei umum, tetapi hasil pendataan riil di lapangan. Jadi validitasnya sangat bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Keberhasilan Kutim ini turut mendapat apresiasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Keduanya menilai Kutim sebagai salah satu daerah paling progresif dalam penggunaan data terpadu untuk percepatan penurunan stunting.
Kolaborasi lintas sektor — mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), hingga PDAM — menjadi faktor penting di balik efektivitas program ini.

“Kuncinya adalah data yang faktual. Kalau data salah, programnya juga akan meleset. Tapi kalau data benar, semua OPD bisa bekerja tepat sasaran,” ujar Junaidi.

Selain itu, DPPKB Kutim juga rutin melakukan crosscheck data dengan lembaga lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Langkah ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih program, terutama dalam sektor penyediaan air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni.

“Misalnya, kalau kita tahu satu keluarga berisiko karena tidak punya air bersih, maka Dinas PU dan PDAM bisa langsung menindaklanjuti di lokasi tersebut. Jadi semua program berjalan sinkron,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kutim, Herliana, menambahkan bahwa keberhasilan penurunan angka stunting juga didukung oleh pendekatan yang lebih humanis di lapangan.
Para petugas tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga mendengarkan aspirasi warga dan membantu mencari solusi bersama.

“Kami datang bukan sekadar membawa formulir, tapi juga empati. Ketika warga merasa diperhatikan, mereka lebih terbuka untuk berubah,” tuturnya.

Dari hasil pendataan terakhir, Kecamatan Sangatta Utara dan Bengalon tercatat memiliki jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi. Namun, kedua wilayah tersebut juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan gizi anak dan sanitasi lingkungan.

“Dulu banyak keluarga yang kurang memperhatikan pola makan dan kebersihan lingkungan. Sekarang setelah ada intervensi tepat, perubahannya sangat terasa,” ungkap Herliana.

Menatap tahun 2026, DPPKB Kutim menargetkan penurunan angka stunting di bawah 20 persen. Strategi ini tetap akan berfokus pada penguatan data terintegrasi serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga pendidikan.

“Data adalah jantung kebijakan. Selama datanya akurat, maka setiap program bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Junaidi. (ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *