Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengambil langkah tegas dalam mengatur pendirian koperasi baru setelah mencatat lebih dari 700 koperasi tidak aktif dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mencegah kasus serupa terulang, Dinas Koperasi (Diskop) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) Kutim menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan calon pengurus mengikuti penyuluhan sebelum mengurus akta pendirian.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM, Firman Wahyudi, menegaskan bahwa kebijakan ini diterapkan karena banyak koperasi yang bubar akibat administrasi tidak lengkap dan arah usaha yang tidak jelas. “Rekomendasi hanya diberikan setelah mereka ikut penyuluhan. Kita dulu pastikan struktur pengurus lengkap, jenis usaha ditetapkan, dan rapat pembentukan dijalankan,” ujarnya saat diwawancarai.
Penyuluhan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai peraturan baru, termasuk bahwa publikasi akta pendirian kini sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Hal ini membuat seluruh persyaratan dasar harus dipenuhi sebelum mengurus akta di notaris, yang jumlahnya terbatas di Kutim.
Selain aspek administratif, Diskop UKM juga menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang baik. Calon pengurus diajarkan mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT), penyusunan laporan neraca awal, serta pencatatan simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai indikator kehidupan koperasi yang sehat. “Koperasi harus lahir dari kesiapan, bukan sekadar semangat membangun. Kita tidak mau koperasi hanya bertahan setahun lalu mati,” tegas Firman.
Melalui program ini, Pemkab Kutim berharap ekosistem koperasi di daerah dapat diperbaiki secara menyeluruh. Langkah preventif ini diharapkan mampu mengurangi jumlah koperasi yang hanya aktif di atas kertas, sekaligus mendorong pertumbuhan koperasi yang profesional, terkelola dengan baik, dan berkelanjutan. (ADV/TS)
![]()












