Kutai Timur — Meskipun kebijakan efisiensi anggaran mulai diberlakukan secara nasional oleh pemerintah pusat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan bahwa pelayanan pendampingan, terutama untuk kasus kekerasan, tidak akan menghentikan upaya pemangkasan.
Pemerintah daerah (pemda) memastikan bahwa sektor perlindungan perempuan dan anak tetap berada pada jalur prioritas, bahkan ketika ruang fiskal semakin sempit.
Ketua DPPPA Kutim, Idam Cholid, menegaskan bahwa dinamika anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya intervensi pada kasus sensitif.
Menurut Idham, masyarakat hanya membutuhkan layanan kepastian, bukan penjelasan teknis soal fiskal.
“Kalau sudah menyangkut kasus kekerasan atau permintaan pendampingan dari polisi, terutama untuk anak, dinas tidak boleh menolak. Masyarakat tidak peduli soal pemangkasan anggaran, yang mereka tahu masalahnya harus segera ditangani dan tidak boleh ditunda,” ujar Idham kepada awak media.
Ia menyebut bahwa pendampingan justru akan membuka persoalan baru karena keluarga korban sangat bergantung pada dukungan pemerintah.
Oleh karena itu, penyesuaian anggaran dilakukan hanya pada aktivitas yang tidak berdampak langsung pada keselamatan warga.
Yang diselesaikan meliputi perjalanan dinas, pengadaan perlengkapan pendukung, hingga agenda seremonial. Sementara itu, program inti seperti pendampingan psikologis, asesmen kasus, koordinasi lintas lembaga, dan respon cepat tetap dipertahankan.
“Yang kami sesuaikan itu hanya kegiatan administratif. Semua layanan inti, khususnya yang berhubungan dengan keselamatan perempuan dan anak, tidak boleh terkesan,” tegasnya.
Dirinya memahami bahwa masyarakat menginginkan layanan yang hadir tepat waktu, tanpa dibebani alasan teknis. Oleh karena itu internal DPPPA Kutim menerapkan strategi kerja baru agar pelayanan tetap berjalan meski anggaran ditekan.
“Warga tidak akan menerima alasan teknis. Jika layanan dihentikan, mereka pasti kecewa dan menganggap pemerintah lepas tangan. Oleh karena itu, kami menjaga agar semua intervensi tetap berjalan,” sambungnya.
Di tengah efisiensi kebijakan, DPPPA Kutim berupaya memastikan stabilitas sosial tetap terjaga.
Penyesuaian anggaran dilakukan secara internal, sementara layanan perlindungan tetap berdiri di garis depan.
“Urusan efisiensi kami atur di dalam. Yang penting bagi publik, layanan perlindungan tidak berhenti dan tetap tersedia saat mereka mendesak,” tutupnya. (ADV/TS)
![]()












