AdvertorialKominfo Kutai Timur

Kutim Genjot Status Kabupaten Layak Anak, DPPPA Kerahkan Koordinasi Besar untuk Kejar Target Nindya 2025

Kutai Timur — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghidupkan kembali ambisi besar menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025.

Pemerintah daerah (Pemda) kini mengeksekusi langkah-langkah teknis lintas sektor yang jauh lebih terstruktur, dipimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Program ini bukan sekadar penyesuaian kegiatan, tetapi bagian dari mandat RPJMD yang harus diterjemahkan seluruh perangkat daerah hingga ke tingkat desa.

Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menegaskan bahwa percepatan KLA mustahil dicapai jika setiap instansi berjalan dengan strategi masing-masing.

Menurut Idham, semua organisasi perangkat daerah OPD wajib berada pada jalur yang sama.

“Semua program yang kami rancang mengikuti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan prioritas Bupati. Dinas tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena kami tidak punya visi misi terpisah. Kami harus memastikan setiap kegiatan berkontribusi pada indikator KLA,” ujar Idham saat diwawancarai.

Saat ini Kutim masih berada pada kategori Madya. Untuk mencapai Nindya tahun depan, sejumlah indikator harus dipacu, khususnya yang menyangkut perlindungan, layanan pengaduan, hingga akurasi data kasus kekerasan terhadap anak.

Ia menekankan bahwa penyempurnaan data menjadi pekerjaan mendesak. Tanpa gambaran yang akurat, arah intervensi bisa melenceng dari kebutuhan nyata masyarakat.

“Data itu bukan formalitas. Kami butuh gambaran nyata agar intervensi tepat sasaran. Kalau angka salah, kebijakan juga akan meleset,” tegasnya.

Selain penguatan data, DPPPA mulai menyiapkan peningkatan fasilitas ramah anak di sekolah-sekolah, termasuk ruang aman dan mekanisme pelaporan internal.

Di tingkat desa, aparat dan kader masyarakat akan mendapatkan pelatihan untuk mendeteksi dini risiko kekerasan, memahami prosedur pelaporan, hingga melakukan pendampingan psikososial bagi anak korban.

Agenda lintas sektor ini dipandang krusial karena sebagian besar kasus justru muncul di lingkungan keluarga dan masyarakat terdekat. Pendekatan lokal dianggap lebih efektif sebagai upaya pencegahan.

Dirinya mengingatkan bahwa capaian KLA bukan kompetisi untuk mengumpulkan nilai administratif. Status tersebut mencerminkan kualitas perlindungan yang diberikan daerah kepada generasi mudanya.

“Kalau kita serius meningkatkan perlindungan anak, kita sedang menentukan arah masa depan Kutim juga. Tidak ada pembangunan jangka panjang tanpa perlindungan pada generasi kecil,” pungkasnya. (ADV/TS)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *