Kutai Timur — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini memperkuat sistem referensi terintegrasi untuk memastikan penanganan darurat korban kekerasan perempuan dan anak berjalan cepat tanpa hambatan. Inisiatif ini muncul setelah evaluasi internal menunjukkan adanya jeda waktu ketika korban harus dipindahkan dari layanan pengaduan ke fasilitas kesehatan maupun aparat hukum.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menjelaskan bahwa sistem rujukan baru ini akan menghubungkan tiga unsur utama: DPPPA, fasilitas kesehatan, dan penegak hukum. “Ketika laporan masuk, tidak boleh ada proses menunggu. Korban harus dirujuk secara otomatis. Itulah mengapa sistem ini akan menghubungkan semua pihak dalam satu alur,” ujar Idham saat diwawancarai.
Dalam pelaksanaannya, DPPPA menyiapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengatur langkah cepat, mulai dari penerimaan laporan, pendampingan psikologis, pemeriksaan medis, hingga koordinasi lanjutan dengan kepolisian atau pengadilan. Para pendamping dilatih khusus untuk meminimalkan risiko reviktimisasi, sehingga korban tidak harus mengulangi cerita atau menghadapi tekanan berulang selama proses rujukan.
Idham mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar selama ini adalah minimnya komunikasi antarlembaga, yang menyebabkan beberapa kasus tertunda karena kurangnya sinkronisasi data. Dengan sistem terintegrasi, setiap instansi akan mengetahui peran dan langkah yang harus dilakukan secara jelas, sehingga korban bisa segera mendapatkan perlindungan sejak jam pertama pelaporan.
Sistem ini juga diharapkan meningkatkan akurasi data kasus, mempercepat respons layanan darurat, dan memastikan koordinasi antara DPPPA, tenaga medis, serta aparat penegak hukum berjalan lancar. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah Kutai Timur untuk menghadirkan layanan yang cepat, aman, dan profesional bagi korban kekerasan, sekaligus menjadi model penanganan yang bisa diterapkan di wilayah pedalaman maupun perkotaan.
Dengan mekanisme baru ini, diharapkan waktu penanganan kasus dapat dipangkas secara signifikan, memberikan perlindungan maksimal, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan publik di Kutai Timur. (ADV)
![]()












