Kutai Timur – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menekan angka stunting mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dalam beberapa tahun terakhir, persentase stunting di daerah tersebut mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya berada di angka 21 persen menjadi sekitar 14 persen. Capaian ini dinilai sebagai indikator positif dari berbagai program intervensi yang terus dijalankan secara konsisten.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, Sumarno, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut sangat terkait dengan fokus pemerintah daerah terhadap masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Menurutnya, periode ini menjadi fase paling menentukan dalam pembentukan kualitas tumbuh kembang anak.
“Mulai hamil sampai sang anak berusia 2 tahun itu karena di 1.000 hari kehidupan itu proses perkembangan otak sangat vital,” ucap Sumarno saat diwawancarai di ruangan pribadinya.
Selama ini, berbagai program telah dijalankan untuk menekan risiko stunting, mulai dari pemeriksaan rutin bagi ibu hamil, pemberian asupan makanan bergizi, pemantauan tumbuh kembang balita melalui penimbangan berkala, hingga pembagian tablet tambah darah untuk remaja putri. Kelompok remaja mendapatkan perhatian khusus karena kondisi anemia yang dialami sejak usia sekolah dapat berdampak pada kesehatan ketika nantinya memasuki usia reproduktif, yang pada akhirnya berpotensi memicu kasus stunting pada anak yang dilahirkan.
Sumarno juga menekankan bahwa penanganan stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak yang berada di bawah rata-rata. Lebih dari itu, stunting menyangkut gangguan perkembangan otak yang dampaknya bisa berlangsung seumur hidup, mulai dari penurunan kemampuan kognitif hingga terbatasnya produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar pemahaman tentang bahaya stunting semakin meningkat.
Keberhasilan penurunan angka stunting di Kutim juga tidak terlepas dari kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Program bantuan pangan, pelayanan kesehatan oleh bidan desa, pendampingan keluarga, serta peran aktif kader di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi rangkaian dukungan yang saling melengkapi.
Meski pemerintah daerah terus memasang target penurunan setiap tahunnya, capaian yang ada saat ini dipandang sebagai bukti kerja nyata di lapangan. Penanganan stunting bukanlah pekerjaan jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di Kabupaten Kutai Timur. (ADV/TS)
![]()












